Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Abdillah Toha menilai diplomasi yang dijalankan DPR RI merupakan diplomasi rakyat. Hal itu dikemukakannya dalam sambutan peluncuran buku Diplomasi DPR RI; Dari Senayan Ke Kancah Global yang juga dihadiri Ketua DPR Agung Laksono, Pimpinan DPD, Pimpinan Fraksi di DPR dan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda di ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Kamis (13/8). Abdillah menjelaskan diplomasi yang dilakukan Dewan di dunia internasional guna menjalin hubungan dengan negara-negara lain dalam rangka menopang diplomasi pemerintah. “Diplomasi pemerintah merupakan diplomasi priyayi, sedangkan diplomasi parlemen merupakan diplomasi rakyat,” katanya. Abdillah Toha menilai diplomasi parlemen lebih efektif bila dijajaki dengan negara-negara demokratis. Menurutnya, DPR juga telah membantu menciptakan suatu kesadaran bahwa diplomasi tidak hanya cukup dilakukan pemerintah. “DPR RI telah ikut membantu menciptakan suatu kesadaran bahwa lobby-lobby tidak cukup di tingkat eksekutif tapi juga dikongres dan parlemen,” jelasnya. Lebih jauh, Ketua BKSAP menjelaskan bahwa diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional telah mampu membawa Parlemen Palestina menjadi Anggota Tetap IPU. Sebelumnya parlemen negara tersebut hanya menjadi peninjau. “Atas perjuangan delegasi DPR di IPU maka Parlemen Palestina dapat menjadi Anggota tetap dimana sebelumnya hanya menjadi peninjau,” katanya. Lebih jauh, Abdillah Toha menjelaskan tujuan dari menerbitkan buku Dari Senayan Ke Kancah Global sebagai sebuah catatan atau rekaman kegiatan BKSAP Periode 2004-2009. “Diharapkan juga buku ini bisa jadi pegangan atau pedoman DPR yang akan datang,” katanya. Selain itu, buku yang diluncurkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara dalam menjalankan tugas di luar negeri. Peluncuran buku ini menurut Ketua BKSAP juga dapat menjadi bahan bacaan bagi siswa atau bahan penelitian untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dalam sambutannya menjelaskan keberadaan BKSAP sangat penting. “Parlemen menjadi salah satu aktor dari hubungan dan kerjasama internasional,” katanya. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengklaim bahwa hubungan dan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan negara-negara lain merupakan hasil diplomasi pemerintah. “Pemerintah tidak bisa lagi mengklaim bahwa hubungan dan kerjasama internasional hanya dilakukan pemerintah,” ujar Hasan. (bayu/vivi)